Putri Negara Siregar, S.H.

Jika sulit untuk mendefinisikan hukum itu apa, setidaknya lebih mudah untuk menentukan tujuan hukum itu untuk apa dan seperti apa. Karena pada intinya hukum ada untuk mengatur segala sesuatu itu jelas kedudukannya. Berikut ini 3 professor besar dunia memberikan pendapatnya mengenai tujuan hukum.

1. Prof. Subekti S.H.

Dalam buku yang berjudul "Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan", Prof. Subekti mengatakan : Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. 

Hukum, menurutnya adalah melayani tujuan Negara tersebut dengan menyelenggarakan "keadilan" dan "ketertiban", syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Ditegaskan selanjutnya, bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagi suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.

Dari mana asalnya Keadilan itu ? Keadilan menurut Prof. Subekti berasal dari Tuhan Yang Maha Esa ; tetapi seorang manusia diberi kecakapan atau kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil itu. Dan segala kejadian di dalam dunia ini pun sudah semestinya menumbuhkan dasar-dasar keadilan itu pada manusia. Dengan demikian maka dapat kita lihat bahwa hukum tidak saja harus mencarikan keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, untuk mendapatkan keadilan, tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan "ketertiban" atau "kepastian hukum".

2. Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn

Prof. Apeldoorn dalam bukunya "Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht" mengatakan, bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup menusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya.

Kepentingan perseorangan selalu bertentangan dengan kepentingan golongan-golongan manusia. Pertentangan ini dapat menjadi pertikaian bahkan dapat menjelma menjadi peperangan, seandainya hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Adapun hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan itu secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya, karena hukum hanya dapat menjadi tujuan, jika ia menuju peraturan yang adil; artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilan tidak dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.

3. Prof. Mr. J. van Kan

Dalam buku "Inleiding tot de Rechtswetenschap", Prof. Mr. J. van Kan menulis antara lain sebagai berikut : "Jadi terdapat kaedah-kaedah agama, kaedah-kaedah kesusilaan, kaedah-kaedah kesopanan, yang semuanya itu bersama-sama ikut berusaha dalam penyelenggaraan dan perlindungan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Apakah itu telah cukup ? Tidak ! Dan tidaknya karena dua sebab yaitu :

a. Terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak teratur baik oleh kaedah-kaedah agama, kesusilaan maupun kesopanan, tetapi ternyata               memerlukan perlindungan juga;

b. Juga kepentingan-kepentingan yang telah diatur oleh kaedah-kaedah tersebut di atas, belum cukup terlindungi.

Selanjutnya Prof. van Kan mengatakan, bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Jelas disini bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakay. Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (eigenrichting is verboden), tidak mengadili dan menjatuhi hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun tiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan, dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

* Dikutip dari C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 41-45